Selamat Datang Di Website Resmi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Solok Selatan  • 

Sosialisasi Permendagri 64 Tahun 2013 dan SIMGAJI TASPEN Rilis Terbaru

Sosialisasi Permendagri 64 Tahun 2013 dan SIMGAJI TASPEN Rilis Terbaru

Reporter : DPPKAD Kab. Solok Selatan • Editor : Administrator
 

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) merupakan kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Salah satu prinsip good governance adalah akuntabilitas keuangan dengan implementasi penyajian laporan keuangan secara baik.

Terdapat tiga kunci sukses yang harus dijalankan, yakni sukses administrasi dan regulasi, sukses pelayanan umum serta sukses pertanggungjawaban.

Menurut pp 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan permendagri no 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, maka mulai 1 januari 2015 diharuskan menggunakan sap berbasis akrual.

Disamping itu, mengingat tahun anggaran 2016 akan segera berakhir, dan kita akan dihadapkan pada proses penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2016 yang berbasis akrual, untuk itu diperlukan aparatur yang siap menghadapi dan menjalankan peraturan ini, sehingga nantinya akan tercapai laporan sap yang baik dan benar.

kegiatan sosialisasi ini didasari atas terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan akuntansi berbasis akrual, diantaranya : 

  • Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah;
  • Peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah.
  • Peraturan  bupati solok selatan nomor 10 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten solok selatan;
  • Peraturan bupati solok selatan nomor 11 tahun 2014 tentang sistim akuntansi pemerintah kabupaten solok selatan.

dengan tujuan yang ingin di harapkan yaitu : 

  • Untuk menginformasikan tentang substansi  peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang sap dan peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah agar semua stakeholder terutama ppk-skpd dan bendahara pengeluaran skpd dapat mengetahui dan memahaminya.
  • Persamaan persepsi dan peningkatan wawasan serta pemahaman dalam mengimplemetasikan  pp no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (sap) dan peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerpan akuntansi berbasi akrual pada pemerintah daerah.
  • Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengelola keuangan yang cakap sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang baik, benar, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  • Memberikan rangsangan dan penyegaran wawasan kepada ppk-skpd dan bendahara pengeluaran skpd dalam rangka persiapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten solok selatan ta. 2016.

adapun kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala DPPKAD Kab. Solok Selatan Bapak Irwanesa, SE.M.Si, dengan harapan beliau dari kegiatan ini dapat memperbaiki opini Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan daeri Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 ini.

 

 

  Komentar Anda

Pimpinan

  Agenda

Sabtu, 05 November 2016
  • Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) TA 2016

  Pembayaran

  • Bank BRI
  • Bank Nagari
  • SIKD
  • SIMTRADA
  • PANDITA