Selamat Datang Di Website Resmi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Solok Selatan  • 

Solok Selatan Bentuk Empat Tim Sosialisasi Pajak

Reporter : - • Editor : DPPKAD1
 

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, membentuk empat tim untuk melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tim ini juga ditugaskan untuk menyosialisasikan implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," kata Kepala Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Solok Selatan, Oriza, di Padang Aro, Senin.

Ia mengatakan, tim yang dibentuk beranggotakan 21 orang ini tugasnya dibagi setiap wilayah dimana tim satu melakukan sosialisasi di Kecamatan Sangir, tim dua untuk wilayah Sungai Pagu dan tim tiga di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, serta tim empat di wilayah Kecamatan Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari dan Sangir Balai Janggo.

"Setiap tim melakukan sosialisasi di semua nagari (desa adat) terkait perbaikan data nama dan objek wajib pajak," katanya.

Selain itu kata dia, pemerintah Solok Selatan tahun ini akan menetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT) di dua kecamatan yaitu Sungai Pagu dan Sangir.

Dengan demikian kata dia, khusus untuk dua kecamatan ini yang juga padat penduduk pemerintah setempat sudah harus bisa menetapkan harga nilai tanah.

Dia menyebutkan, pada 2016 hingga 2017 penetapan ZNT akan dilakukan untuk Kecamatan Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari dan Sangir Balai Janggo.

"Sasaran untuk tiga kecamatan tersebut karena di tiga kecamatan ini tingkat pemamfaatan lahan cukup tinggi mulai dari penggunaan untuk perusahaan yang akan mengelolah lahan, maupun untuk membantu masyarakat dalam melakukan jual beli," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah setempat terus berupaya dan membenahi masalah pajak daerah dan retribusi daerah sesuai Undang-undang.

Untuk mewujudkannya katanya, dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak seperti pemerintah kecamatan, nagari serta tokoh masyarakat sangat diharapkan.

Dia menambahkan, dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap tiga tahun kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan.

Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui Bank Nagari atau tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT dan masyarakat juga bisa memanfaatkan Fasilitas ATM atau fasilitas perbankan elektronik lainnya atau petugas pemungut PBB yang ditunjuk secara resmi.

Anggota DPRD Solok Selatan, Solihin mengatakan, legislatif mendukung semua upaya pemerintah setempat untuk meningkatkan PAD.

"Semua upaya untuk mendapatkan PAD harus maksimal dan menyentuh semua aspek dan kita mendukung segala upaya pemerintah untuk meningkatkan PAD," katanya. (*)

 

  Komentar Anda

Pimpinan

  Agenda

Sabtu, 05 November 2016
  • Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) TA 2016

  Pembayaran

  • Bank BRI
  • Bank Nagari
  • SIKD
  • SIMTRADA
  • PANDITA