Selamat Datang Di Website Resmi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Solok Selatan  • 

Memahami Deregulasi dan Prospek Ekonomi Indonesia ke Depan

Oleh : Menko Perekonomian Darmin Nasution • Editor : DPPKAD1
 

Untuk memahami deregulasi dan prospek ekonomi Indonesia ke depan, kita harus memahami latar belakangnya.

Sebetulnya apa yang kita hadapi sekarang ini di dalam perekonomian kita adalah gabungan dari dinamika global dengan apa yang kita kembangkan dan bangun paling tidak selama beberapa belas tahun terakhir, setelah krisis Asia tahun 1998. Sebetulnya boleh dikatakan, kita sudah mulai pulih dari dampak krisis 1998 pada sekitar tahun 2004-2005. Saya ingat waktu itu, saya masih menjabat sebagai Dirjen Pajak, awal tahun 2006. Pada waktu itu kemudian terjadi krisis keuangan di Amerika Serikat tahun 2007 dan dampaknya pada perekonomian kita baru muncul pada tahun 2008.

Kejadian tersebut sebetulnya pengaruhnya cukup dalam pada perekonomian Amerika Serikat. Dan semangat untuk melakukan reformasi struktural itu juga tinggi. Kalau saudara-saudara masih ingat, tahun itu dan beberapa tahun sesudahnya, ada banyak demo-demo bahkan orang menginap di Wall Street untuk memprotes gejolak yang kemudian dikaitkan dengan sektor keuangan yang sudah terlalu bergerak jauh.

Di sana sendiri memang cukup kuat pandangan bahwa sektor keuangan --yang berkembang dengan berbagai instrumen dan derivatifnya-- melahirkan ketimpangan yang boleh dikatakan luar biasa. Namun menariknya, Amerika Serikat kemudian mampu mencari jalan keluar dengan Quantitative Easing yang kita kemudian kenal.

Mereka kemudian mengeluarkan likuiditas besar-besaran membeli berbagai aset di dalam perekonomiannya untuk melakukan penyelamatan. Sebetulnya langkah itu langkah yang tidak lumrah di dalam khasanah ekonomi dan keuangan karena tingkat suku bunga kemudian didorong mendekati nol. Baru kemarinlah tingkat bunga dinaikkan dari 0.25% menjadi 0.50%.

Nah, sebagai hasilnya, supply US dollar meningkat secara tajam. Ibarat air bah, dia mencari tempat-tempat yang lebih rendah untuk mengalir. Artinya, dia mencari tempat investasi yang memberikan imbal hasil yang relatif menarik dan itu tempatnya, pada umumnya, di negara-negara berkembang. Istilah yang dipakai malah negara emerging supaya lebih keren kedengarannya.

Saya ingat periode itu, karena waktu itu saya adalah Gubernur BI. Yang namanya dana itu bergelombang-gelombang datang dan mendorong rupiah menjadi kuat sekali bahkan pernah mencapai Rp.8.500,00 per US Dollar karena supply dolar-nya datang begitu besar dan terus menerus. Dalam periode itu kita bersama-sama Menteri Keuangan sebetulnya sudah menyadari bahwa ini nggak boleh terlalu jauh, karena pada saatnya dia pergi, kita akan menghadapi masalah lagi.

Berkah harga komoditas sudah tidak ada lagi. Harga-harga komoditas sekarang turun, termasuk harga BBM. Lalu kita sadar bahwa kita tidak membangun industri manufaktur.

Nah, sayangnya memang pada waktu itu, pemerintah juga cukup menikmati supply dolar yang banyak itu. Karena begitu dollar masuk, dia mau tidak mau ditukar ke rupiah dan supply rupiah juga meningkat dengan cepat. Jadi kalau saudara-saudara ingat pada waktu itu, kredit perbankan itu pertumbuhannya setahun bisa 40%. Itu luar biasa sekali. Sayangnya pada waktu itu tidak tercapai kesepakatan bahwa arus ini harus agak ditahan karena kita juga menerbitkan surat utang yang memerlukan demand.

Nah, dalam periode yang sama terjadi pula siklus naik, siklus meningkat dari harga komoditi hasil Sumber Daya Alam. Bersamaan juga dengan munculnya ekonomi Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga permintaan terhadap hasil-hasil Sumber Daya Alam semakin meningkat, dan boleh dikatakan itu suatu super siklus di dalam harga dan permintaan dari hasil-hasil Sumber Daya Alam.

Sebetulnya kalau kita boleh mengulang sejarah, periode itu semestinya dimanfaatkan untuk mendorong lahirnya industri manufaktur. Nah, kenapa tidak terjadi, karena pertumbuhan ekonomi kita sudah lumayan tinggi pada waktu itu, sudah di atas 6%. Dan harga komoditi yang terus menerus naik membuat neraca pembayaran kita, transaksi berjalannya itu surplus. Jadi ideal sekali memang terlihat bahwa pertumbuhan yang relatif tinggi dibarengi dengan transaksi berjalan yang surplus. Sehingga ya apalagi kurangnya? Kira-kira begitu.

Jadi tidak cukup lagi motivasi untuk mendorong lahirnya sektor industri manufaktur. Bukan berarti tidak lahir, tapi tidak berkembang. Ada, tetapi sektor yang memanfaatkan permintaan dalam negeri. Jadi kalau dilihat investasi di sektor industri pada waktu itu, --apakah itu investasi dari luar ataukah dari dalam negeri-- investasinya itu diarahkan ke pasar dalam negeri. Walaupun begitu, transaksi berjalan tetap positif.

Tentu hal ini tidak bisa berlangsung terus menerus begitu. Siklus itu akhirnya mulai terganggu dan terus menurun dimulai dengan pindahnya krisis itu ke Eropa sehingga kita melihat bahwa Uni Eropa sempat terancam pecah karena ada persoalan di dalam. Tapi kemudian memang tekanan krisis pindah ke sana.
Saya ingat siklus naik itu mulai berbalik menjadi siklus turun, di dalam komoditi Sumber Daya Alam, sejak krisis Yunani terjadi. Itu terjadi pada kuartal terakhir tahun 2011. Sejak itu sampai sekarang yang kita hadapi adalah siklus turun dari hasil-hasil Sumber Daya Alam.

Nah, kira-kira dengan latar belakang seperti itu, pada waktu pemerintahan baru naik, apa yang dihadapi sebetulnya adalah tidak punya sektor industri yang cukup untuk digerakkan sementara sektor penghasil Sumber Daya Alamnya merosot dengan penurunan harga yang berlaku sampai hari ini dan bahkan sampai tahun depan.

Dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, apa yang dilakukan pemerintah?

Semua menyadari bahwa perlambatan ekonomi kemudian terjadi di dalam negeri dan perlambatan itu sudah mulai terlihat sejak tahun 2012. Secara global, yang pertama-tama sebetulnya mungkin begini penjelasannya. Untuk menjawab situasi demikian, di ranking pertama yang harus dilakukan adalah mendorong ekspor.

Sayangnya tidak ada yang bisa didorong. Tidak ada yang bisa didorong karena andalan hasil Sumber Daya Alam sedang merosot. Industrinya tidak cukup kuat, tidak cukup basis untuk itu. Ya sehingga pilihan sudah tinggal dua lagi urutannya. Satu, investasi terutama mengundang investor dari luar. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Investasi juga itu, belanja barang pemerintah.

Diakui atau tidak, APBN kita kemudian didesain sangat optimis karena semangat untuk mendorong kegiatan ekonomi itu kembali melalui belanja barang pemerintah. Sedangkan dalam hal investasi, disadari bahwa dunia memang sedang tidak begitu berminat untuk melakukan investasi. Satu-satunya cara adalah mencoba menawarkan infrastruktur yang kemudian ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan atau bahkan negara-negara lain. Jadi bukan mekanisme pasar yang normal yang ditempuh. Menawarkan pembangkit listrik 35.000 MW, misalnya. Kita mengundang investor dari China, dari Tiongkok, dari Jepang dan dari Timur Tengah. Juga menawarkan pembangunan Pelabuhan dan kereta api, ingat kan Kereta Api Cepat, termasuk Kereta Api Ringan. Intinya adalah mengundang dana masuk. Itu bisa terjadi, tapi tidak bisa cepat. Investasi ratusan juta dolar untuk satu investasi, pasti memerlukan waktu bahkan meminta berbagai kemudahan. Baru investornya tertarik.

Kalau Anda ingat, harapan terhadap peranan pengeluaran pemerintah itu cukup tinggi. Bukan hanya terlihat dari target APBN yang cukup ambisius, tetapi pada waktu kuartal kedua tahun 2015, ada suatu harapan bahwa dana akan keluar pada akhir kuartal ketiga. Ya, jangan anggap langsung keluar pada kuartal kedua juga.

Saya rasanya sudah mulai bergabung di pemerintahan pada waktu itu, pada bulan Agustus-September tahun 2015. Harapan bahwa pertumbuhan akan didorong naik oleh pengeluaran, terlalu optimis. Keluar angka pertumbuhan 4,7% tapatnya 4,67%. Nah, pada waktu itu sebenarnya disadari betul bahwa kita sangat memerlukan investasi masuk. Kita harus menarik investasi masuk. Caranya bagaimana? Reformasi struktural, deregulasi. Kita praktis tidak punya hal lain lagi selain mencoba mengundang investor dengan memberikan sweetener.

Ekonomi perlu tumbuh untuk menyerap tenaga kerja.

Ada analis yang mengatakan, “Kenapa kok repot-repot? Nggak apa-apa kan pertumbuhan 4-5%? Oke, memang situasi sedang begini.” Ya memang tidak apa-apa. Tapi untuk menyerap 2,5 juta tambahan angkatan kerja setiap tahun, dilihat dari pengalaman ekonomi kita, kita perlu pertumbuhan di atas 6%. Nah, itu.

Kecuali kita terima pengangguran akan makin banyak. Atau ekonomi kita sebenarnya cukup lentur. Jadi jangan dianggap ekonomi kita itu begitu kaku sehingga dia selalu hanya bisa menyerap tambahan angkatan kerja kalau pertumbuhannya 6,5% atau bahkan 7%. Kalaupun pertumbuhan 5%, dia serap juga, tapi menyerapnya melalui sektor informal. Jadi, orang tetap berkerja. Kalau enggak kerja, ya nggak makan dia. Jadi bagaimana caranya? Ya apa sajalah di sektor informal, terima saja.

Ada satu gejala yang relatif positif, yaitu di sektor pertanian. Jumlah rumah tangga pertanian, Rumah Tangga Petani istilahnya, itu selama periode 2003-2013 jumlahnya turun. Secara absolute turun jumlahnya, karena beberapa hal. (1) Kita punya saluran tenaga kerja dalam bentuk TKI. (2) Di pihak lain, memang proses perpindahan penduduk dari sektor pertanian ke sektor modern itu sudah berlangsung lama walaupun pelan. Sebetulnya indikasinya tidak susah. Perhatikan saja, apalagi ibu-ibu ini pasti tahu, mencari pembantu rumah tangga belakangan ini makin susah. Apalagi dari Jawa. Iya kan? Dapatnya dari Lampung. Di rumah saya, malah ada pembantu sekarang dari mana? Dari NTT.

Itu adalah petunjuk bahwa memang jumlah orang di sektor pertanian mulai turun. Itu berita bagusnya. Jadi walaupun secara total jumlah angkatan kerja yang masuk mencari kerja kira-kira 2,5 juta per tahun, akan tetapi pertambahannya itu tidak melulu dari sektor pertanian. Mereka datang ke perkotaan, hal ini terlihat dari data jumlah Rumah Tangga Petani yang terus menurun.

Kalau Anda lihat data sensus pertanian 2003-2013 akan terlihat dengan jelas betapa mereka-mereka yang mengolah tanah dengan luas di bawah 1.000 meter itu mulai pindah. Wah,sudah mulai turun dia. Itu gejala baik atau gejala buruk? Ada yang mengira, “Wahitu bahaya, kalau turun bagaimana?” Memang harus turun! Negara yang berkembang, jumlah orang di sektor tradisional, sektor pertanian, itu arahnya turun. Kalau enggak, ekonomi negara itu tidak bergerak sama sekali, dan itu akan membuat ruang lebih longgar di sana. Orang bekerja sedikit berkurang dengan jumlah luas tanah yang sama.

Nah, kira-kira latar belakang dari semua ini adalah gabungan dari cerita saya di atas. Ada satu lagi yang mau saya tambahkan. Mudah-mudahan Anda jangan jadi pesimis kalau saya cerita begini. Maksudnya bukan itu sebenarnya, tapi mencoba membacanya seobyektif mungkin.

Satu lagi yang kita saksikan sejak tahun 2012 sampai sekarang adalah ekonomi kita, walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan, tapi turunnya tidak drastis. Jadi sebetulnya ekonomi kita dilihat dari segi pertumbuhannya tidak terlalu volatile, tidak terlalu naik turun, relatif stabil. Turun tetapi tidak drastis.

Namun di pihak lain, kalau Anda lihat kurs, kalau Anda lihat nilai tukar itu volatile sekali. Dilihat dari tahun 2012 sampai sekarang, sebentar-sebentar ada kecemasan. Iya kan? “Kecemasan” bahasa Indonesia, bukan bahasa Malaysia. Kalau bahasa Malaysia, “Kecemasan” lain artinya. Ruang Kecemasan, dia bilang, artinya adalah Ruang Gawat Darurat.

Investasi seharusnya dibiayai oleh tabungan. Tapi karena tabungan dalam negeri kita rendah, kita harus meminjam dari luar negeri. Di masa Orde Baru, Debt Service Ratio (DSR) Indonesia dijaga tidak lebih dari 20%. Saat ini, DSR kita lebih dari 50%

Kenapa kita begitu volatile di keuangan khususnya nilai tukar dan tingkat bunga? Karena di sana, sebetulnya kita sangat kurang. Secara globalnya kira-kira begini. Semua orang tahu, investasi itu harus dibiayai dengan tabungan. Iya kan? Semua orang tahu itu. Dibiayai dengan saving. Kemampuan kita membentuk tabungan agak jauh di bawah kebutuhan investasi kita.

Kalau itu terjadi, maka pilihannya hanya tinggal dua. Kita rela menerima pertumbuhan yang rendah supaya bisa dibiayai oleh investasi yang berdasarkan tabungan kita. Masalahnya adalah yaitu kita perlu pertumbuhan yang agak tinggi, 6% lebih itu. Terus bagaimana? Kita harus pinjam.

Kita harus mengundang dana dari luar kalau pinjam sudah nggak cukup. Dan memang tidak cukup. Pinjaman bukan hanya oleh pemerintah, ya. Kalau Anda perhatikan, pertumbuhan pinjaman yang paling cepat justru oleh swasta ke luar negeri. Sehingga sejak dua tahun yang lalu, pinjaman swasta sudah melebihi pinjaman pemerintah. Dan yang namanya Debt Service Ratio (DSR) --rasio antara pembayaran bunga dan pokok utang yang jatuh tempo dibagi dengan ekspor itu namanya Debt Service Ratio-- sudah meningkat dengan cepat.

Dulu di jaman orde baru, kita memelihara DSR jangan lebih dari 20%. Dia kemudian mencapai 30% pada waktu kita krisis 1998. Sekarang angkanya sudah tinggi sekali. Sudah berada pada angka 50% lebih.

Swasta pinjam. Pemerintah pinjam. Nggak cukup juga. Undang investasi asing, nggak cukup juga. Kita harus mengundang dana segar dari luar, yang main di pasar modal dan main di surat utang. Sehingga di surat utang kita ada 38% dana asing, padahal ini surat utang dalam negeri. Di pasar modal kita ada dana asing mungkin 60%. Di negara lain berapa? Di Thailand itu kira-kira 12-14%. Maka, tidak heran kalau ada dana asing pergi sedikit, langsung kursnya goyang.

Paket deregulasi dimaksudkan untuk menangkal perlambatan ekonomi yang masih terus terjadi. Investasi dipermudah dan kepastian usaha semakin jelas. Ekspor didukung dan ekonomi rakyat digerakkan.

Kembali ke persoalan apa yang kemudian kita lakukan menghadapi volatilitas dan perlambatan di bidang keuangan, kurs dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penjelasan tadi menunjukkan, diperlukan sesuatu yang agak cepat menunjukkan hasil. Ya secepat-cepatnya yang dilakukan adalah paket-paket deregulasi. Jadi, kalau Anda perhatikan paket-paket deregulasi kita itu, maka yang pokok pertama yang banyak dilakukan adalah menyangkut investasi, ekspor dan termasuk di dalamnya persoalan seperti infrastruktur. Jadi kita mengeluarkan peraturan pemerintah untuk proyek-proyek strategis.

Dalam paket deregulasi, kita mengeluarkan perubahan peraturan perundangan untuk harga gas, kita mengeluarkan peraturan perundangan untuk investasi, kawasan industri, kita mengeluarkan kemudahan dalam peraturan untuk kawasan ekonomi khusus.

Yang namanya kawasan itu ada beberapa, ada inland free trade, ada lagi nanti pusat logistik berikat. Itu semua kawasan. Kenapa itu semua agak fokus pada kawasan, karena biasanya yang makan waktu lama adalah izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kalau sudah ada AMDAL kawasan, tidak perlu lagi izin satu per satu.

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) nya pun sudah sangat rinci, termasuk RDTR nya sudah ada di kawasan, berbeda dengan investasi di luar kawasan. Untuk infrastruktur juga begitu. Kita bahkan sudah mulai mengumumkan adanya Perpres untuk pembangunan kilang. Anda tahu, kita membangun kilang terakhir 25 tahun yang lalu. Ada banyak orang yang senang tidak ada kilang di sini, sehingga perlu waktu lama agar kita bisa membangun kilang lagi.

Harga komoditas tahun 2016 depan relatif masih rendah. Penerimaan pajak juga tidak bisa didongkrak karena kita mengandalkan penerimaan pajak perusahaan, bukan perorangan. Di saat ekonomi melambat, keuntungan perusahaan pun turun dan penerimaan pajak kita terganggu.

Kalau kita lihat bulan-bulan terakhir tahun 2015 ini, sebetulnya ada indikasi bahwa ekonomi mulai menggeliat. Perhatikan misalnya pertumbuhan yang sedikit membaik, neraca perdagangan yang --ya, memang ironisnya agak defisit-- tetapi itu menunjukkan impornya mulai bergerak. Itu adalah indikasi bahwa ekonomi mulai menggeliat.

Jadi sebenarnya di 2016 kebanyakan ahli dan peneliti memperkirakan belum ada peningkatan harga-harga komoditas. Situasi itu masih tetap akan kita hadapi. Yang kedua, pengalaman kita menunjukkan kalau ekonomi melambat penerimaan pemerintahnya itu melambatnya lebih cepat. Jadi dia tidak simetris, kalau ekonomi naik, naik juga penerimaan. Kenapa begitu? Karena yang mendominasi penerimaan pajak kita berasal dari perusahaan.

Kalau perusahaan, begitu ekonomi melambat profitnya langsung turun drastis dan berarti penerimaan negara juga melambat. Berbeda kalau penerimaan didominasi oleh pajak perorangan, seperti di negara yang lebih maju. Negara yang lebih maju ditandai dengan besarnya penerimaan dari personal income. Yang namanya gaji, biar ekonomi melambat, jaranglah gaji turun. Kalau gaji diturunkan, ngamuk orangnya. Biasanya yang terjadi adalah pemutusan hubungan kerja (PHK), bukan gajinya yang turun. Akibatnya apa, kalau suatu negara penerimaannya sudah didominasi oleh pajak perorangan maka dia lebih simetris naik dan turunnya.

Nah bagaimana ke depan? Ke depan yang kita lakukan adalah meneruskan apa yang relatif berhasil pada tahun 2015 ini. Di satu pihak kita mendorong lebih jauh pelaksanaan dari investasi infrastruktur. Supaya berhasil, ya memang perlu perbaikan peraturan, deregulasi dan sebagainya. Seperti apa misalnya? kita sudah mengeluarkan formula untuk upah minimum sehingga bisa diprediksi, belum 100% comply setiap provinsi, tetapi sekarang kita punya formula itu sehingga bisa diprediksi tahun 2016 akhir berapa kenaikan gaji buruh. Tinggal anda kalkulasi berapa pertumbuhan ekonomi dan berapa inflasi.

Apa kelebihannya kalau bisa diperkirakan dan dihitung? Investor jauh lebih mudah mengambil keputusan, akan beda dengan kalau investor menduga-duga, tahun depan gimana ya? Nah kalau kita bisa melakukan hal yang sama, misalnya untuk tarif listrik, kapan dan berapa kenaikan tarifnya, tentu akan makin memberikan kejelasan dan kepastian kepada investor.

Salah satu area yang belum kita sentuh untuk deregulasi adalah perizinan di daerah. Mau tidak mau, kita harus masuk ke area itu, ya mungkin sedikit lebih ramai, karena pemerintah otonom yang dihadapi.

Kita perlu mendorong kegiatan Menabung Nasional. Juga program-program Keuangan Inklusif dan sistem logistik nasional.

Tahun depan terus terang pajak belum bisa diharapkan melakukan perbaikan yang berarti. Kalau realisasi tahun 2015 dipake sebagai tahun dasar basis untuk penerimaan tahun 2016 yang ada di APBN sekarang, pertumbuhan penerimaannya meledak lagi, naik sangat tinggi.

Oleh karena itu walaupun ada rencana menjalankan tax amnesty, kelihatannya APBN 2016 harus agak cepat diamandemen. Jangan sampai seperti tahun 2015 ini, selalu dibilang ohnanti bisa segini, tahu-tahu hasilnya lain. Kepastian dan kejelasan harus ada. Kalau bisa dibuat APBNP lebih cepat, itu akan menolong dan risiko menjadi lebih kecil.

Bagaimanapun, APBN tetap menjadi salah satu sumber untuk mendorong pertumbuhan, disamping investasi. Sekarang di ekspor bagaimana? Ekspor hasil manufaktur yang pertumbuhannya tinggi itu bisa dihitung dengan jari. Yang pertama alas kaki sepatu, yang kedua adalah perhiasan, ya itu yang saya bilang batu akik. Yang ketiga adalah alat angkutan. Itu menunjukkan betapa industri manufaktur kita tidak cukup solid, dan memang itu agak ketinggalan selama 10-15 tahun terkahir. Nah kalau situainya begitu, apa yang bisa dilakukan.

Pemerintah sebetulnya melihat situasi ini. Promosi ekspor harus dikembangkan. Promosi dalam bentuk lembaga yang sifatnya nasional, untuk mendorong ekspor hasil kayu, mebel, mungkin tekstil yang sampai sekarang belum bisa berkembang dengan baik. Ini adalah salah satu langkah yang akan dikembangkan pada 2016.

Pada tahun 2015 ini di kuartal terakhir, pertumbuhan ekonomi kita juga tidak akan terlalu bagus. Tentu kita berharap kuartal empat pertumbuhannya bisa lebih sedikit, tapi kalaupun lebih, tidak akan bisa mencapai 5%, mungkin di angka 4,8% - 4,9%, sehingga sepanjang tahun 2015 pertumbuhannya mungkin hanya di 4,7% lebih sedikit. Tahun depan APBN menggariskan pertumbuhan 5,3%, bisakah itu dicapai? Itu hanya bisa kalau investasinya berjalan lebih baik tahun depan; infrastruktur, industri dan ekspornya juga bisa jalan. Kalau itu bisa terjadi, maka 5,3 itu bisa dicapai.

Untuk ke depan saya juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya ekonomi kita memang belum membaik benar, neraca perdagangannya, tapi perdagangannya mulai defisit lagi. Kenapa? Karena kita tidak cukup menghasilkan bahan baku dan barang modal. Kalau bicara bahan baku dan barang modal, yang paling besar di dalam impor kita sebetulnya ada di tiga kelompok besar. Yang pertamakelompok petrokimia. Yang kedua kelompok besi dan baja. Dan yang ketigakelompok kimia dan farmasi. Oleh karena itu orang bijak ya kan bayar pajak katanya. Orang bijak mestinya tahu kalau itu penting, harus dikembangkan. Oleh sebab itu, pemerintah memang mencoba mendorong betul perkembangan tiga kelompok industri yang besar ini.

Nah,ada hal yang sebetulnya menarik bagi kita, yaitu pengeluaran kita untuk BPJS khusunya jaminan kesehatan itu cukup besar setiap tahun. Padahal kebutuhan kita akan farmasi, hasil farmasi dan alat kesehatan, obat dan alat kesehatan, itu 90% masih diimpor. Sebetulnya orang bijak mestinya tahu kalau pengeluarannya akan banyak di situ, ya dia dorong supaya industrinya berkembang supaya jangan impor terus.

Maka tahun depan kita akan menyusun berbagai langkah termasuk deregulasi, tapi bisa juga regulasi, agar pemakaian obat di pelayanan-pelayan kesehatan yang dibiayai negara itu akan dibuat standarnya sehingga lebih memakai hasil dalam negeri, selain mendorong investasi dalam bidang ini, termasuk dalam bahan-bahan obat.

Bahkan sebenarnya walaupun belum ketemu benar bentuknya, pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW akan sayang sekali kalau berlalu begitu saja. Kita hanya mengimpor pembangkit listrik begitu saja, mestinya kalaupun yang ada sekarang yang akan dibangun diimpor, tapi perlu ada aliansi strategis antara swasta atau BUMN kita dengan investor yang masuk untuk mengembangkan atau apakah industri besi dan baja, atau yang namanya spare part untuk pembangkit listrik dan sebagainya. Sebetulnya kita tidak perlu lari terlalu jauh, sudah ada di dalam area ini.

Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, kita semua tahu ekonomi kita menghasilkan ketimpangan yang lebih buruk dari negara lain. Cina juga buruk sebenarnya, tapi dibanding dengan negara yang seimbang dengan kita, ketimpangan di dalam perekonomian kita ya memang ukuran yang ada gini ratio (ketimpangan pendapatan di suatu negara atau daerah).

Gini ratio kita memang relatif timpang, padahal 20-30 tahun yang lalu, Indonesia membanggakan diri sebagai negara yang pertumbuhan tinggi, gini ratio rendah. Nah perlu dilakukan hal besar untuk menjawab ini. Oleh karena itu yang sedang kita persiapkan dengan Kementerian Agraria, OJK, Menkominfo, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian adalah membuat satu desain besar untuk mendorong financial inclusion. Nanti akan dikaitkan dengan sertifikasi tanah rakyat secara besar-besaran.

Ada 40% - 60% tanah rakyat kita yang belum disertifikasi. Di pihak lain, kita punya kredit usaha rakyat (KUR) yang akan mencapai Rp 100 triliun lebih dengan bunga 9%. Kita juga punya dana desa Rp 40 triliun lebih tahun depan, dikombinasi denganagent bank, --kalau di OJK namanya laku pandai, namanya saja aneh. Itu sebenarnya terjemahan dari agent bank. Maksudnya, ya supaya jangan setiap bank harus bikin kantor sampai di desa-desa, tapi pakailah warung, pakailah toko yang menjual voucher, yang menjual dengan standar dan perjanjian tertentu, dia bisa bertindak sebagai agen dari bank.

Di pihak lain kemudian ada e-commerce, e-money dan macam-macam. Saya belum ingin menjelaskan semua. Ini mestinya sekaligus meningkatkan jumlah dana yang ada di perbankan, sehingga pertumbuhan kredit kalau meningkat 30% lagi --bukan tahun depan tentu saja--, itu bisa diimbangi dengan pertumbuhan dana masyarakat.

Karena sekarang ini hampir semua petani kita soal jual beli hasil dan semua kebutuhannya cash, tidak pernah menggunakan bank, sehingga dananya tidak pernah mampir di bank. Sekaligus juga kita harus mendorong sistem logitik nasionalnya. Ini adalah blok dari sebagian financialinclusion, tapi sifatnya korporat. Unilever punya sistem logistik secara nasional, indomart punya, alfamart punya, tapi mana sistem logistik dari pedesaan ke kota belum lahir.

Sistem logistik nasional ini penting supaya jangan 50% - 60% dari harga produk pertanian atau kerajinan, habis diambil oleh logistiknya, oleh jaringannya. Sementara petaninya, hanya dapat 40% - 50%. Nah semua ini adalah blok besar untuk mendorong transformasi struktural sekaligus juga akan memperbaiki tingkat kemiskinan dan ketimpangan.


(PENJELASAN MENKO PEREKONOMIAN DARMIN NASUTION PADA ACARA PRESS GATHERING KEMENKO PEREKONOMIAN KARAWACI, KAMIS, 17 DESEMBER 2015).

 

  Komentar Anda

Pimpinan

  Agenda

Sabtu, 05 November 2016
  • Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) TA 2016

  Pembayaran

  • Bank BRI
  • Bank Nagari
  • SIKD
  • SIMTRADA
  • PANDITA